Analisis Status Dana dan Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Kajian di PT. PLN Persero Corporate University Jakarta)

Abstract

Penulisan tesis ini berdasarkan permasalahan pada pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) Corprate University Jakarta dengan sistem payroll yang merupakan instruksi dari direksi PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemotongan zakat penghasilan secara terpusat di Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll, status dana zakat profesi yang dibayarkan oleh pegawai, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. adapun metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara pegawai PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dan data sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku, dokumen yeng berkaitan dengan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan: Pertama, Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll pada PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta yaitu: 1) Zakat profesi di hitung secara langsung bersamaan dengan penerimaan gaji karyawan dan langsung dipotong 2,5% dari total gaji yang disalurkan langsung ke YBM PLN. 2) Kemudian oleh YBM PLN disalurkan ke seluruh unit PLN Corporate University Jakarta, Kedua, Pembayaran zakat melalui sistem payroll di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta hanya diwajibkan kepada pegawai muslim dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat zakat yang telah diatur oleh Islam. Adapun status dana yang dibayarkan oleh pegawai PT. PLN adalah dana zakat. Ketiga, penerapan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dengan memperhatikan ketentuan rukun dan syarat zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah.