Strategi Penghimpunan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Program Studi Manajmen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Intitut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025M

Abstract

Potensi zakat di Indonesia masih belum tergarap secara optimal, terlihat dari kesenjangan yang signifikan antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunannya. Zakat profesi, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki kontribusi besar tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh BAZNAS. Kondisi ini juga terlihat di Kota Tangerang Selatan yang memiliki jumlah ASN tinggi, namun penghimpunan zakat profesinya belum optimal. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kesadaran, pemahaman, serta tingkat kepercayaan ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan serta mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terpusat. Untuk memahami strategi penghimpunan zakat profesi secara mendalam di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara terpusat dengan pihak bidang pengumpulan BAZNAS, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan tahunan, regulasi, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi penghimpunan zakat profesi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem payroll system yang diwajibkan pemerintah kota dan non-ASN melalui kampanye dan kesadaran sukarela. Kedua faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi berupa minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN dan tidak adanya regulasi yang mengikat terhadap kewajiban membayar zakat profesi.