Analisis Tugas Nazhir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)

Abstract

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu. Secara kuantitas tanah wakaf di kecamatan Rengat Barat menempati jumlah terbanyak di kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah 133 lokasi dengan luas 33,99 Ha. Jika dirincikan, tanah yang sudah memiliki sertifikat hanya berjumlah 29,32% sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 70,67% yang mayoritas pemanfaatan tanahnya hanya sebagai sarana ibadah dan pendidikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengadministrasian harta benda wakaf belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil analisis kualitas yang dimiliki nazhir di Kecamatan Rengat Barat dan mengetahui hasil analisis implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 1 orang kepala KUA dan 5 orang nazhir yang ada di Kecamatan Rengat Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) beberapa Nazhir di kecamatan Rengat Barat memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam pengelolaan tanah wakaf, keadaan ini menjadikan nazhir tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. (2) Dari 5 nazhir yang penulis teliti hanya 2 orang nazhir yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sedangkan 3 orang nazhir lainnya dalam pengelolaan tanah wakaf belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.