Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Sarolangun Provinsi Jambi

Abstract

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam hal pengelolaan berpedoman kepada UU tersebut. Mengingat manfaat yang dapat diperoleh dengan berzakat sangatlah besar, maka dari itu sudahkah sesuai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Berlandaskan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun Dan Bagaimana kesesuaian pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Setelah melakukan hal itu peneliti menggunakan teori dari Albi Anggito, Johan Setiawan dengan judul metode penelitian kualitatif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa wawancara dengan ketua BAZNAS Bapak H. Mukhtar. B,S.Pd., wakil ketua dua Bapak Drs. M. Saman. K, M.Pd.I dan kepala pelaksana Bapak Ziekwan, S.E untuk data sekunder yang berupa buku dan internet/atau web resmi yang terkait dengan penelitian. Skripsi ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun 1) pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dilakukan melalui UPZ Instansi/Sekolah dan pembayaran langsung dari umat islam; 2) pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan melalui LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), LAB (Layanan Aktif BAZNAS) dan MCB (Mualaf Center BAZNAS). Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011