Asuransi Pertanian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)

Abstract

Program asuransi usaha tani padi (AUTP) yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi kerugian akibat kerusakan tanaman atau gagal panen. Hanya saja karena penyelenggaraannya tidak menggunakan skim syariah maka perlu mendapat perhatian mengingat mayoritas dari pesertanya adalah muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep asuransi pertanian syariah, kesesuaiannya dengan pelaksanaan AUTP di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadapnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber primer berasal dari wawancara dan peraturan serta fatwa sedangkan sumber sekunder berasal dari buku/kitab, dokumentasi, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, asuransi pertanian dilihat dari jenisnya termasuk kategori asuransi umum yang ketentaun penyelenggaraannya secara syariah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Hanya saja konsep baku asuransi pertanian syariah di Indonesia sampai saat ini belum ada. Landasan formal asuransi pertanian syariah perlu diupayakan penerbitannya mengingat mayoritas petani di Indonesia beragama Islam dan industri syariah di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik. Kedua, pelaksanaan AUTP di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan fatwa-fatwa tersebut belum benar-benar sesuai dengan syariah. Ketiga, meskipun program AUTP belum benar-benar sesuai dengan syariah namun karena program AUTP merupakan program pemerintah yang mengandung maslahat, ada hajat petani di dalamnya, dan belum ada program sejenis yang berbasis syariah maka hukum mengikutinya adalah boleh karena darurat.