Relasi Agama Dan Politik (Tela’ah Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili [w. 2015 M] Terhadap Ayat-ayat Politik dalam Kitab Tafsir Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al-Manḥaj)

Abstract

Diskursus mengenai Agama dan Politik merupakan sebuah wacana yang seringkali menjadi perbincangan hangat di abad ke-21 ini. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penafsiran Wahbah Al- Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munīr terhadap ayat-ayat politik dan menggali relevansi penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai Relasi agama dan politik di dalam pemerintahan. Isu tentang relasi agama dan politik merupakan isu tua yang masih menyisakan debat panjang sehingga banyaknya perbedaan pendapat mengenai relasi agama dan politik. Diantara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu membahas relasi agama dan politik dari sudut pandang para ahli. akan tetapi dari penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang mengkaji Relasi Agama dan Politik dari sudut pandang Wahbah Al-Zuhaili di dalam Tafsir Al- Munīr pada ayat-ayat politik, maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian baru yang dilakukan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan menggunakan analisis isi pada teknik analisa data. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan tematik Abdul Hayy Al-Farmawi pada analisis penafsiran dan pendekatan paradigma simbiotik Al-Mawardi pada pemaparan relevansi Relasi Agama dan Politik. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Wahbah Al-Zuhaili telah membuktikan bahwa islam dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, diantara masalah yang diatur oleh islam di dalam politik adalah pengangkatan kepala negara, kriteria pemimpin, prinsip utama pemerintahan dalam islam salah satunya musyawarah, dan hubungan kerja sama antara muslim dengan non muslim. Adapun relevansi Relasi Agama dan Politik dengan pemerintahan saat ini adalah Indonesia telah menetapkan pemilu yang diadakan lima tahun sekali untuk menandai keadilan dan menerapkan asas musyawarah yang juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an