Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Konsep dan Mekanisme Gadai Emas dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Danamon-Unit Usaha Syariah)

Abstract

Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi; kapitalis clan sosialis/komunis di Indonesia telah terjadi . dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dominasi tersebut bahkan berhasil membentuk sebuah kesadaran umum, tennasuk pada umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem ekonomi khusunya di bidang perbankan, kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Kehadiran "bank tanpa bunga" di Indonesia merupakan anugerah yang patut disyukuri clan disambut dengan gembira oleh umat Islam. Selain karena kehadirannya merupakan hasil usaha keras yang cukup panjang, dengan adanya bank tersebut umat Islam dapat melepaskan diri dari bank dengan sistem bunga yang diyakini oleh sebagian besar umat sebagai sistem riba yang dilarang oleh syariah Islam. Salah satu inovasi produk terbaru Lembaga Keuangan Syariah adalah gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad qardh, rahn dan akad ijarah. PT. Bank Danamon Syariah dalam hal ini turut berpartisipasi dalam mengembangkan produk gadai emas. Dimana diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual asetnya (emas). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus di Bank Danamon Syariah. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan konsep dan mekanisme - gadai emas di Bank Danamon Syariah serta menganalisis praktek gadai emas Bank Danamon Syariah berdasarkan tinjauan dari aspek syariah. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa gadai emas Bank Danamon Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan untuk memperoleh dana cepat yang menggunakan akad qardh dalam rangka rahn sebagai basis pembiayaan, dan akad ijarah sebagai basis pemeliharaan. Adan.ya multi alcad dalam produk ini menurut pandangan penulis adalah boleh karena dalam prakteknya akad-akad tersebut terpisah. Adapun hal yang menurut penulis belwn sepenuhnya sesuai dengan syariah adalah pada pengambilan biaya administrasi yang menggunakan range dalam penentuaannya sehingga lrurang sesuai dengan fatwa No.26/DSN MUI/IW2002 tentang rahn emas. Hal ini juga memicu terjadinya gh (ketidakjelasan harga/ biaya). Kemudian pada pengambilan biaya pemeliharaan dimana pihak bank menerapkan sistem paket-paket tertentu yang kurang ses dengan fatwa DSN MUI tentang ijarah.