Kontrak Pemblayaan Kepemllikan Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro Jawa Timur)

Abstract

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Penelitian ini merupa.kan jenis/tipe ·penelitian yuridis empiris yaknf penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan· pendekatan penelitian yang digunakan adalah case approach (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan/ implementasi akad pembiayaan kepemilikan rumah yang dalam aplikasinya dituangkan dalam sebuah draft kontrak yang cliterbitk:an oleh notaris. Kontrak serta implementasinya tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Konsep kontrak/ perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Rumah menggunakan skim­skim transaksi yang diperbolehkan menurut fiqh muamalah. Salah satu di antaranya adalah Murabahah. Implementasi/ penerapan kontrak Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Bank Syariah Mandiri menggunakan skema Murabahah. Setelah mencermati kontrak serta implementasi kontrak Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri, penulis menilai selaras dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/N/2000 tentang Murabahah. Hal itu dapat dilihat dari kesesuaian antara implementasi kontrak pembiayaan kepemilikan rumah. dengan ketentuan akad Murabahah menurut hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/N/2000 tentang Murabahah. Namun terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau lebih . mendalam lagi yakni ketentuan bagi uang muka/ urbun dan tentang Implikasi Hukum.