Status Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum ISlam Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Nomor 532/Pdt.G/2009/P AJP)

Abstract

Dalam mewaris banyak menimbulkan masalah apabila para pihak tidak sepakat dengan pembagian yang diterima dan sebaliknya, jika sepakat maka tidak akan ada masalah. Dalam ajaran Islam masalah harta benda sudah diatur dalam Al-Quran termasuk masalah war1san. Di Indonesia, dalam mengimplementasikan ajaran Islam sudah dibuat dasar-dasar hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kepentingan umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang selanjutnya penulisan akan disingkat menjadi KHI. Terkait dengan KHI, Penulis menemukan sebuah perkara di Pengadilan Agama mengenai ahli waris, dimanamenjelaskan apa yang menjadi masalah.1 Sesuai dengan latar belakang di atas. 3. Apakah pihak penggugat dalam perkara No. 532/Pdt.G/2009/P AJP berhak menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah wafat sebagaimana yang tertulis dalam pasal 185 ayat (1) KHI mengenai ahli waris pengganti? hak: para penggugat yang berstatus sebagai keponak:an kandung dari pewaris menyatak:an diri bahwa mereka berhak: menjadi ahli waris pengganti dengan alasan hukum pasal 185 ayat (1) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 532/Pdt.G/2009/PAJP. Sedangkan dalam KHI tersebut, penulis tidak: menemukan penjelasan pasal mengenai siapa yang dimak:sud dengan ahli waris pengganti. Sehingga timbul keingintahuan penulis mengenai makna ahli waris pengganti.