Tinjauan Tentang Konstruksi Akad­Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Maje/is Ulama Indonesia

Abstract

Salah satu cara untuk mengatur dan menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau belum adalah dengan melihat akad-akad dan ketentuannya yang digunakan dalam produk terse but. Berdasarkan Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa terdapat konstruksi beberapa Akad dalam Asuransi yakni akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad Tijarah, akad Tabarrru, wakalah bi! ujrah dan mudharabah musytarakah. Dalam fatwa DSN MUI bagian ke4 poin ke6 jika disamakan ( konfrontasikan) dengan bagian ke5 poin ke2 pada fatwa DSN MUI no.53 /DSN -MUI/111/2006 tentang akad wakalah bil ujrah menjadi tidak cocok menyangkut hak operator yang membolehkan melakukan penerapan dua akad sekaligus dan satu sisi melarang penerapan dua akad sekaligus. Penyusun menulis skripsi yang berjudul " tinjauan tentang konstruksi akad-akad asuransi dalam fatwa DSN-MUI ".apakah konstruksi akad tersebut merupakan akad ganda atau multi akad,? Dan bagaimana hukum transaksi akad ganda tersebut dari tinjauan hukum islam?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka ( library research) yaitu sebuah studi dengan mengkaji buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diambil dari perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis, yaitu mendekati masalah berdasarkan pada maqashid asy-syariah ( tujuan hukum ) dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah ushul fikih dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum. Sosiologis, yaitu memahami bahwa fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah merupakan produk dari interaksi sosial dan berdasarkan pertimbangan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dengan bertransaksi akad-akad modem. Yuridis normatif yaitu pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya karena menyangkut dengan produk perundang­undangan yaitu mengenai fatwa-fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah dan merujuk pada landasan normatif yang berupa nash ( Al-Qur' an Dan Sunnah) dan pendapat para ulama. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah konstruksi akad-akad asuransi dalam fatwa DSN MUI merupakan bentuk akad ganda atau biasa disebut multi akad atau dalam istilah fikih muamalah kontemporer disebut al-Uqud al- Murakkabah. dan hukumnya diperbolehkan. Karena keharaman multi akad pada dasamya disebabkan oleh 3 hal yaitu Dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahalah), Menjerumuskan ke praktek riba, Multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Penelitian ini juga memperkuat penelitian DR. Hasanudin,yang mengatakan bahwa dalam disertasi beliau yang membahas konsep dan dhawabith multi akad dalam fatwa Dewan S yariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.