Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam

Abstract

Mahar merupakan satu dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki ketika hendak menikah. Mahar juga dapat diartikan sebagai tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, oleh karena itu pemberian mahar sangatlah penting. Pada dasarnya pemberian mahar tidak ada batas maksimalnya. Syariat Islam sangat menganjurkan untuk memberi mahar dengan jumlah yang wajar dan dilihat dari batas kemampuan pihak laki-laki. Adapun di Indonesia terdapat daerah yang masih sangat kental akan adat dan kebudayaannya, salah satunya adalah Lombok. Pada adat Lombok terdapat peraturan yang menetapkan jumlah mahar menurut stratifikasi sosialnya, dimana makin tinggi kedudukan sosial calon mempelai wanita maka makin tinggi pula jumlah maharnya, makin tinggi pendidikannya maka makin tinggi pula permintaan maharnya. Bila jumlah mahar tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan maka bukan tidak mungkin pernikahannya akan dibatalkan, dan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penetapan mahar dalam suatu pernikahan di Lombok serta studi adat Lombok dan pandangan Islam terhadap hukum adat tersebut. Jenis penelitiannya adalah field research, dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, selain itu juga digunakan jenis penelitian library research, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan-bahan dari berbagai sumber, diantaranya buku-buku, tesis terdahulu, artikel, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Sifat dari peneletian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi, adapun analisa yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis dan filosofis. Di Lombok sendiri jumlah pemberian mahar dilihat dari nasab keturunan serta jenjang pendidikan calon mempelai wanita, untuk wanita-wanita bangsawan jumlah mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki terbilang sangat tinggi, bukan hanya mahar, pisuke dan gantiren (semacam seserahan dan permintaan khusus) pun harus dipenuhi, tidak hanya wanita keturunan bangsawan, dari hasil wawancara penulis kepada narasumber asal Lombok (Lalu Reza) ada juga masyarakat dari kalangan non-bangsawan yang pendidikannya tinggi meminta mahar yang cukup tinggi pula dan tentunya tanpa permintaan gantiren, karena gantiren hanya untuk kalangan bangsawan. Penulis sendiri pernah melihat langsung proses pernikahan orang Lombok asli yang tinggal di Jakarta, yang pada saat melaksanakan akad nikah keluarga dari mempelai pria membawa dokumen sertifikat tanah, karena pada waktu itu mempelai wanitanya masih keturunan bangsawan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar adat di Lombok yang di lakukan di sebagian daerah di Lombok masih sangat kental akan adat istiadatnya. Penetapan maharnya sangat memberatkan pihak laki-laki (yang kurang mampu), dimana bukan hanya mahar yang ditetapkan jumlah dan bentuknya tetapi juga pisuke dan gantiren yang diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pisuke dan gantiren biasanya dalam bentuk sebidang tanah, binatang ternak, rumah, dan lain-lain. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak semua laki-laki mampu membayar mahar, pisuke, dan gantiren dengan jumlah yang sangat besar. Pada dasarnya mahar adat bias tidak ditetapkan bila para pelakunya faham betul tentang agama dan mengesampingkan egonya. Karena Islam sangat menganjurkan untuk memudahkan mahar dan dalam melaksanakan sunnatullah ini.