Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Antara Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan Bank Sinar Mas Syariah)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan adanya pendapat pro (menyetujui) dan kontra (melarang) terkait dengan talangan dana haji, Ada yang berpendapat bahwa Dana pembiayaan talangan haji tidak diperbolehkan karena dengan dilakukannya talangan dana haji ini menjadikan syarat istitha’ah belum terpenuhi bagi calon Jema’ah haji yang mengunakan fasilitas ini, namun ada juga yang berpendapat bahwa Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji Kepergian Jema’ah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, juga karena adanya semangat tingginya umat islam untuk mendapatkan porsi haji, namun dikarenakan masa tunggu haji di Indonesia terbilang cukup lama maka lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas, untuk memudahkan para jema’ah dalam melakukan ibadah haji berupa Dana Pembiayaan Talangan Haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa Wawancara terpusat, dengan pendekatan Hukum Empiris. Pengumpulan data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi. Data primer berasal dari pihak Dallas Tour & Travel serta pihak Bank sinar mas syariah. Data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana talangan Haji di Dallas Tour & Travel yang bekerjasama dengan bank sinar mas syariah, sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana dalam transaksinya menggunakan akad Qard dan Ijārah. Kedua, Hasil menunjukan bahwa semua prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji di Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi yang Bekerjasama dengan Bank Sinar Mas Syariah, mulai dari pengajuan hingga proses pembiayaan dana talangan hajinya telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Karena dalam jasa pengurusan haji, besar imbalan jasa Ijārah tidak didasarkan pada jumlah talangan qarḍ yang telah di berikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002.