Problematika Katering Jemaah Haji Indonesia Dan Solusinya Analisis Studi Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Tesis ini berusaha memotret problematika yang terjadi dalam pelayanan katering di Arab Saudi dimana beberapa pihak sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan katering tersebut diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dengan hasil surveynya, serta hasil pengawasan internal Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. Penelitian ini juga mencoba memberikan alternatif-alternatif masukan sebagai solusi atas problematika dimaksud. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian lapangan. Dalam penyajian data, penelitian ini menggunakan metode deskriptik analitik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data disertai dengan analisa untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer diambil dari Laporan Hasil Pengawasan pelayanan Konsumsi Jemaah haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1438H/2017M dan Tahun 1439H/2018M, hasil Survey Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Badan Pusat Statistik RI tahun 2017 dan Tahun 2018, serta dokumen-dokumen lain. Sementara data sekunder diambil dari kepustakaan, antara lain buku-buku yang mempunyai relevansi dengan ibadah haji, akad-akad syariah, jurnaljurnal penelitian, Peraturan perundang-undangan serta referensi lain yang diperlukan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa problematika dalam pelayanan katering jemaah haji di Arab Saudi, Problematika tersebut yaitu citarasa masakan Indonesia, kurangnya SDM, makanan tidak layak konsumsi, ketidaksesuaian gramasi dan menu serta keterlambatan distribusi. Terhadap problematika yang terjadi, diberlakukan klausul sesuai dengan isi dari kontrak yang telah ditandatangani, salah satunya diberlakukan sistem ganti rugi bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah dimana kerugian yang diharus diganti adalah kerugian riil yang terjadi (real lost) bukan potensi kerugian yang bisa terjadi (potential lost) sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi (Ta’widh).