Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Provinsi Gorontalo

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Mekanisme pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu: 1) Sosialisasi tentang kewajiban zakat profesi di seluruh SKPD (Kantor Satuan Kerja Daerah) Provinsi Gorontalo. 2) Mekanisme penghimpunan dana zakat profesi dilakukan dengan payroll system atau dipotong secara langsung dari gaji dan tunjangan-tunjangan pejabat yang diterima dengan kadar sebesar 2,5% dari pendapatan bruto yang sudah mencapai nishab. 3) Dana zakat profesi tersebut langsung dikirim ke rekening BAZNAS Provinsi Gorontalo. 4) Setelah dana zakat profesi diterima oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo, maka dana zakat profesi tersebut didistribuskian oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo kepada golongan 8 (delapan) asnaf. 5) Pendayagunaannya dilakukan berdasarkan program kerja yang sudah ditetapkan dalam Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Provinsi Gorontalo. Kedua, penerapan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah berdampak positif terhadap penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo. Faktanya, pada tahun 2017 BAZNAS Provinsi Gorontalo mampu menghimpun dana zakat profesi sebesar Rp.834.080.937, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.926.836.890. Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS, namun pada penelitian ini, penulis lebih terfokus kepada implementasi penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.