Implementasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Jawa Barat)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta. Fokus analisis utama mencakup aspek vital dalam operasional BAZNAS, yakni pengumpulan dan pendistribusian zakat, selain juga mencakup penelusuran terhadap program-program khusus yang diimplementasikan serta strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam menjalankan aktivitasnya. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif, dengan pengecualian terhadap prosedur analisis statistik atau metode kuantitatif. Metodologi yang digunakan meliputi wawancara terpusat dan kajian dokumen. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian dilakukan melalui analisis bahan pustaka dan data sekunder semata. Peneliti menganalisis berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum terkait zakat. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan wawasan yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan fatwa MUI, hanya saja pada proses pengumpulannya BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak memiliki tim yang cukup, dan tidak memiliki data yang yang valid mengenai kalangan yang wajib zakat, BAZNAS Kabupaten Purwakarta sangat tergantung pada zakat profesi ASN. Kedua, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak merata, BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak mendistribusikan zakat kepada PSK yang memeluk agama Islam sebagai riqāb, padahal menurut data dari Yayasan Resik Purwakarta, jumlah PSK di Kabupaten Purwakarta mencapai lebih dari 600 orang, jika mengikuti peraturan yang ada, BAZNAS RI dan MUI membolehkan penggunaan dana zakat untuk advokasi wanita muslimah yang terjerat prostitusi.