Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/ 2018 Terhadap Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Di Bank BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)

Abstract

ank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tangerang Cimone 1 merupakan bank syariah ternama dengan aset yang signifikan, namun terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dalam konteks syariah. Ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana TBDSP di bank syariah menimbulkan kekhawatiran terhadap kepatuhan syariah dan transparansi. Meskipun Bank Syariah Indonesia terdapat komitmen untuk menerapkan prinsip syariah, keterbukaan terkait pengelolaan dana tersebut masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi terpusat dan wawancarara dengan BOSM ( Branch Operation Service Manager ), dari BSI KCP Tangerang Cimone 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama Pada praktik penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1, sumber dana tersebut berasal dari dana ta’zir yang merupakan sanksi denda kepada nasabah yang lalai dalam kewajibannya. Dana dari sumber ini dikumpulkan dan disalurkan melalui BSI Maslahat, entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial. Kedua Penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa No. 123/DSNMUI/XI/2018. Dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah namun disalurkan untuk kemaslahatan umat dan bukan sebagai pendapatan