Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Pada Kebijakan Pembayaran Autodebet Dalam Pelunasan Hutang Atas Pembiayaan Take Over Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)

Abstract

Penelitian kualitatif berupa studi kasus bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan take over di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, serta dasar pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad pembiayaan Take Over yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Terdapat dua hukum utama pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah. Pertama, penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat dalil gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatannya. Kedua, dalil gugatan bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan