Tinjauan Hukum Fikih dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Mustahik Pada BAZNAS Kota Lubuklinggau

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan, dengan sekitar 25,90 juta jiwa atau 9,36% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 menurut data BPS. Ketimpangan pendapatan yang signifikan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk pemberdayaan masyarakat dan distribusi zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan pegawai bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, modul, literatur dan sumber lain yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui tahapan sosialisasi, studi kelayakan, pendistribusian dana, pendampingan dan pengawasan, serta pelaporan yang dilakukan mencerminkan upaya BAZNAS untuk memastikan zakat produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Lubuklinggau telah melakukan implementasi sesuai dengan prinsip-prinsi fikih zakat dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014.