Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)

Abstract

Zakat profesi, sebagai salah satu bentuk zakat kontemporer, munculnya berbagai pandangan dikalangan ulama mengenai pelaksanaannya, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, penundaan, atau bahkan penolakan akibat kekhawatiran terhadap potensi kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengumpulan zakat profesi pada karyawan pada UPZ di Bank Victoria Syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif, di Bank Victoria Syariah. Sumber data wawancara dengan Ketua dan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ), jurnal, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, fatwa MUI dan peraturan-peraturan. Hasil dari penelitian ini Pertama, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (1) Harta yang wajib dikeluarkan, (2) Pelaksanaan tugas dan fungsinya, (3) Pendistribusian, (5) pendayagunaan zakat produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, (1) tugas UPZ, (2) penyaluran Zakat (3) lingkup kewenangan pengumpulan zakat, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003, (1) Harta wajib zakat, (2) Nisab Zakat, (3) kadar zakat. Kedua, Praktik pengumpulan zakat profesi pada karyawan Bank Victoria Syariah dilakukan dengan sistem pemotongan gaji di akhir bulan dan dana zakat yang terkumpul langsung disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ketiga, Praktik pengumpulan zakat profesi pada karyawan Bank Victoria Syariah dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003.