Kepatuhan Syariah Lembaga Wakaf dalam Implementasi Fatwa Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Publik (Studi Pada Organisasi Islam Muhammadiyah, NU, dan MUI)

Abstract

Kesenjangan implementasi fatwa wakaf di Indonesia ditandai 393 kasus negatif wakaf (2020-2023), partisipasi rendah (6% dari 238 juta Muslim), dan indeks literasi wakaf 50,48 (kategori rendah), dan ketiadaan pengawasan syariah formal yang memadai. Penelitian bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi fatwa wakaf, mengukur kepatuhan syariah berdasarkan Waqf Core Principles, dan menganalisis dampak kebijakan publik. Metode mixed methods dengan 40 responden kuantitatif, 14 informan kunci, analisis 29 fatwa (1953-2024), dan Model Van Meter-Van Horn. Temuan mengungkap: Pertama, efektivitas implementasi bervariasi: Muhammadiyah "Efektif" (79,50%), MUI "Efektif" (76,75%), NU "Cukup Efektif" (73,75%). Kedua, kepatuhan syariah: Muhammadiyah "Sangat Patuh" (82,75%), MUI "Patuh" (78,50%), NU "Cukup Patuh" (71,75%) dengan korelasi kuat implementasi-kepatuhan (r = 0,742). Gap terbesar pada dimensi Dewan Pengawas Syariah (20,25%) kontras dengan konsensus universal informan tentang pentingnya DPS. Ketiga, dampak kebijakan publik "Sedang" (73,75%) dengan korelasi implementasi-kebijakan (r = 0,698). Penelitian mengidentifikasi tiga mekanisme transformasi fatwa: legitimasi syariah (MUI), implementasi praktik terbaik (Muhammadiyah), dan advokasi akar rumput (NU), serta mengembangkan model integrasi strategis berbasis kekuatan komparatif organisasi. Rekomendasi utama mencakup penerbitan Peraturan BWI tentang kewajiban DPS bertahap, formalisasi forum musyawarah multi-organisasi, dan program sertifikasi nazhir terintegrasi.