Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Sengketa Terkait Sanksi Berupa Denda Atas Wanprestasi (Tazir) Perspektif KHES Dan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS)

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan ternyata tak luput dari risiko pembiayaan bermasalah. Perusahaan modal ventura berperan penting dalam mendanai dan mendampingi perusahaan rintisan syariah, salah satunya melalui pembiayaan pola executing. Masalah yang sering muncul adalah penyalahgunaan angsuran pembiayaan yang dapat menyebabkan gagal bayar dan wanprestasi, salah satunya dalam sengketa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS terkait denda keterlambatan (ta’zīr) pada sengketa pembiayaan muḍārabah dan wal murābaḥah, serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif KHES dan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan ialah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer berupa salinan Putusan dan wawancara dengan hakim serta DSN-MUI, sedangkan data sekunder diambil dari penelusuran literatur. Penelitian ini berfokus pada ta`zīr dalam sengketa akad muḍārabah wal murābaḥah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS, berbeda dengan penelitian Anisah Norlaila Hayati yang menganalisis penerapan ta‘zīr dalam pembiayaan rumah melalui akad musyārakah mutanāqishah di Bank Syariah Mandiri Pusat, Jakarta. Peneitian ini mengungkapkan dua kesimpulan: pertama, rtama, Majelis Hakim menerima gugatan penggugat mengenai sanksi denda keterlambatan karena tergugat dianggap melakukan wanprestasi setelah jatuh tempo pembayaran, didukung oleh pengakuan tergugat dan tanpa bukti force majeur. Majelis Hakim tidak merujuk secara eksplisit pada KHES dan Fatwa DSN MUI dalam putusan perkara ini, tetapi tetap menggunakannya sebagai pertimbangan. Kedua, sanksi denda keterlambatan (ta’zīr) yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS telah sesuai dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI.