Konsep Mahar dalam Al- Quran (Studi Kitab Tafsir Ahkam al-Quran Karya Abu Bakar bin al-Arabi [w. 543H])

Abstract

Fenomena pemberian mahar dalam masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari tujuan yang diajarkan dalam Islam. Mahar sering kali dipandang sebagai simbol status sosial, prestise, bahkan menjadi beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki karena dipengaruhi oleh adat, budaya, maupun tuntutan gaya hidup. Di sisi lain, terdapat praktik pemberian mahar yang dipahami hanya sebagai formalitas sehingga mengurangi makna penghormatan kepada Perempuan. Padahal, Al-Qur'an menempatkan mahar sebagai hak istri dan bentuk penghormatan yang wajib diberikan oleh calon suami dalam akad pernikahan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Abū Bakar bin al-'Arabī dalam kitab Aḥkām Al-Qur'ān serta relevansinya terhadap praktik mahar pada masa kontemporer. Fokus penelitian ini meliputi penafsiran ayat ayat mahar, yaitu QS. An-Nisā' [4]: 4, QS. An-Nisā' [4]: 24–25, QS. Al Baqarah [2]: 237, dan QS. Al-Aḥzāb [33]: 50, serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab Aḥkām al Qur'ān karya Abū Bakar bin al-'Arabī, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan mahar. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan tafsir tematik (maudhū'ī) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mahar dalam perspektif Ibn al-'Arabī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Abū Bakar bin al 'Arabī, mahar merupakan kewajiban syariat yang menjadi hak penuh istri sebagai bentuk penghormatan dan bukti kesungguhan calon suami dalam pernikahan, bukan sebagai harga perempuan ataupun imbalan hubungan suami istri. Mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan (niḥlah), dapat berupa sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, serta tidak ditentukan batas minimal maupun maksimalnya selama memenuhi ketentuan syariat. Penafsiran Ibn al-'Arabī juga masih relevan dengan kondisi masyarakat modern karena menegaskan bahwa penentuan mahar hendaknya didasarkan pada kemampuan calon suami, kesepakatan kedua belah pihak, serta menghindari praktik yang memberatkan ataupun menghilangkan nilai penghormatan terhadap perempuan