Privatisasi BUMN Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Studi Kasus UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan

Abstract

Penelitian yang berjudul Privatisasi BUMN dalam Perspektif Maqȃshid asy-Syariʻah (Studi Kasus UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan) ini menegaskan bahwa kebijakan privatisasi ketenagalistrikan adalah kebijakan yang tidak tepat. Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan sektor publik tidak boleh mengambil kebijakan pelepasan pengelolaan semisal ketenagalistrikan kepada swasta. Penulis setuju pandangan Ikhsan Abadi dalam bukunya Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam yang mengkritisi kebijakan pemerintah melakukan privatisasi melalui unblunding dan divestasi pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Unblunding pada PLN mengakibatkan setiap jenis usaha ketenagalistrikan dapat dimiliki oleh pihak non pemerintah. Di sisi lain Penulis juga tidak sependapat alasan bahwa upaya melakukan privatisasi PLN melalui divestasi adalah untuk menciptakan iklim kompetisi dan meningkatnya peran swasta, karena realitasnya divestasi justru menyebabkan pihak swasta akan dominan dalam penyediaan listrik. Kebijakan di atas secara otomatis berakibat harga listrik akan didikte oleh kartel perusaan listrik swasta. Dampak ini dirasakan oleh konsumen berupa harga tarif dasar listrik yang memberatkan. Di sisi lain fungsi pemerintah sebagai pengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak semisal bidang ketenagalistrikan harus mengupayakan kesejahteraan dan kemudahan sarana bagi rakyat dan bukan sebaliknya, hal itu selaras dengan maqȃshid asy-syariʻah. Listrik yang terkategori sebagai obyek milik publik, tentu hukum positif yang menaunginyapun harus berpihak kepada kemaslahatan umum. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya lebih intensif mendengar aspirasi rakyat kebanyakan dibanding kepentingan beberapa pelaku ekonomi swasta. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, tesis ini menghasilkan beberapa pokok pemikiran normatif. Penulis mengambil referensi primer Undang-Undang No.30/2009 Tentang Ketenagalistrikan dan buku Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam karya Ikhsan Abadi sebagai referensi sekundernya. Poin pentingnya adalah hifzhul mȃl selaras dengan inti konstitusi.Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjadi landasan undang-undang dan peraturan di bawahnya memiliki nafas keberpihakan pada kepentingan umum dan menjaga sumber-sumber ekonomi optimal sesuai sasaran sebagaimana pesan dari maqȃshid asy-syariʻah.