Ayat-ayat Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah

Abstract

Maraknya berbagai konflik dalam suatu negara, khususnya negara Islam yang ada di dunia, menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selaku muslim kita menginginkan kondisi masyarakat atau bangsa yang selalu ada dalam lindungan Allah, yang dalam bahasa kita sering disebut negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, yakni negara dengan predikat “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr”. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mampukah mewujudkan kondisi seperti yang diinginkan tersebut, sementara persoalan bangsa kian hari terasa semakin kompleks. Masalah disintegrasi bangsa yang sewaktu-waktu bisa terpicu, ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai, makin sulitnya masyarakat dalam mencari keadilan, tindakan anarkis dalam upaya mencapai tujuan, dekadensi moral akibat dari keterbukaan yang sudah melampaui batas-batas kewajaran dan lain sebagainya bisa dianggap sebagai ancaman yang bisa menggagalkan terwujudnya bangsa atau negara yang diidam-idamkan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tafsir al-Azhar dan al-Mishbah terhadap ayat-ayat kenegaraan khususnya terkait prinsip bernegara dan etika berbangsa di dalam negara yang penuh dengan keragaman termasuk keragaman agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer yaitu tafsir al-Azhar dan al-Mishbah dan data sekunder berupa buku-buku yang relevan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelusuran kepustakaan dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan teknik analisis deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pada QS. Ali Imran [3]: 159, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar untuk menjalankan pemerintahan dalam Islam. (2) Pada QS. An-Nisa’ [4]: 58, Buya Hamka menafsirkan ayat ini yang berisi amanah dan adil sebagai prinsip dasar pemerintahan Islam pula. Akan tetapi M. Quraish Shihab menafsirkan amanah disini lebih umum, tidak fokus untuk pemerintahan dan perintah adil berlaku untuk orang yang akan menetapkan hukum dalam segala bidang. (3) Pada QS. Al-Hujurat [49]: 13, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa kedudukan manusia di dunia pada dasarnya sama, tak perlu membedakan manusia berdasarkan ras, suku, golongan bahkan agama. (4) Pada QS. Al-Isrâ [17]: 16, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa pemerintah wajib mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam mengambil suatu kebijakan. (5) Pada QS. Al-Mumtahanah [60] : 8, baik Buya Hamka maupun M. Quraish Shihab sepakat bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik dan adil kepada non-muslim selama non-muslim tersebut tidak mengusir dan mengusik umat Islam. (6) Pada QS. Al-Baqarah [2]: 256, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa manusia tidak berhak memaksa manusia lain untuk menganut suatu kepercayaan tertentu. Akan tetapi Buya Hamka memperingatkan agar ayat ini jangan sampai dijadikan celah untuk menjatuhkan umat Islam sendiri. Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menambahkan penafsiran dengan tak ada paksaan disini tidak berlaku dalam hal menjalankan hukum dalam agama tersebut. (7) Pada QS. Al-An’am [6]: 108, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa memaki dan mencaci sesembahan agama lain adalah larangan tegas yang terdapat dalam Al-Qur’an.