Abstract:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarat Indonesia. Namun dalam perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 tahun 2015 menilai, terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks hukum ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 sebagai panduan akad dalam BPJS Kesehatan Syariah. Namun dari hasil penelitian penulis, baru beberapa poin saja yang diterapkan pihak BPJS Kesehatan, selebihnya masih ditemukan unsur riba, maisir dan gharar.
Beberapa kajian terkait BPJS Kesehatan juga banyak dilakukan, namun masih terbatas pada praktik lapangan, khususnya mengkritisi pelayanan yang diberikan kepada peserta. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, masyarakatnya membutuhkan kepastian apakah dalam praktiknya BPJS Kesehatan sudah sesuai syariat atau belum?
Metode penelitiaan yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah secara kualitatif. Di samping itu juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis. Adapun sumber primer yang penulis gunakan melalui proses wawancara langsung dengan pihak BPJS Kesehatan, dokumen-dokumen BPJS Kesehatan dan fatwa DSN-MUI, serta rujukan dari kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer serta buku-buku yang berkaitan dengan asuransi menurut pandangan fikih Islam. Data sekunder penulis peroleh melalui data-data dari majalah, jurnal, sumber dari arsip, kamus, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.
