Abstract:
Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta (BMT
UMJ) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan
produk pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad ijarah multijasa.
Pada prosedurnya BMT UMJ menyerahkan pembiayaan yang telah cair
tersebut langsung kepada nasabah dan nasabah sendiri yang
membayarkannya kepada pihak rumah sakit. Dalam hal ini seharusnya pihak
BMT UMJ yang memberikan uang tersebut kepada pihak rumah sakit. Oleh
karena itu BMT UMJ menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan akad
wakalah. Namun dalam pelaksanaannya BMT UMJ telah diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat melihat
bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/2004 terhadap
produk pembiayaan kesehatan di BMT UMJ.
Teknis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengambilan data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu data primer
yang diperoleh dengan teknik wawancara. Dan teknik sekunder yang
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi
pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem operasional prosedur pada
pembiayaan kesehatan di BMT UMJ menggunakan dua akad, yaitu akad
ijarah dan wakalah. Serta belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa No.
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, karena masih ada
beberapa hal yang belum mengikuti prosedur yang ada pada fatwa tersebut.
Salah satunya bisa dilihat dari cara penentuan ujrah/fee yang masih
ditentukan dalam bentuk prosentase bukan nominal
