Abstract:
Penulisan tesis ini berdasarkan adanya suatu produk Pegadaian Syariah yang bernama ARRUM BPKB yang mana produk tersebut khusus diperuntukan untuk para UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang membutuhkan tambahan modal. Namun dalam proses gadai tersebut nasabah harus membayar biaya pemeliharaan barang gadai atau yang disebut dengan mu`nah. Adanya tambahan biaya dalam proses pemeliharaan barang gadai tersebut, maka munculah pendapat yang mengatakan, bahwa adanya tambahan biaya pemeliharaan mengandung riba. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan mu`nah (biaya pemeliharaan barang gadai) dan Kesesuaian penetapan mu`nah dengan Fikih Muamalah.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan analisis, terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut, dengan menggunakan pendekatan melalui observasi ke Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. Adapun sumber primer pada penelitian ini yaitu data-data yang dikumpulkan peneliti dari Pegadaian Syariah, sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang relevan, terkait dengan penelitian tesis.
Hasil penelitian ini menunjukan, 1) Bahwa penetapan mu`nah pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, dengan mempertimbangkan jumlah resiko dari jaminan itu sendiri. 2) Penetapan mu`nah pada produk ARRUM BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah, telah sesuai dengan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai (Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) yang menyebutkan mu`nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijârah.
