Abstract:
Latar belakang bahwa ada perbedaan mengenai ketentuan dan batasan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur jika terjadi wanprestasi. Baik pada Fatwa DSN-MUI maupun Pasal KUHPerdata telah disepakati tentang adanya biaya ganti rugi namun masih terdapat perbedaan tentang mekanisme penggantian ganti rugi atas pelanggaran kontrak karena dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya bunga atau riba. Oleh karena itu, terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara hukum mengganti biaya ganti rugi di dalam Fatwa DSN-MUI dan Pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPerdata. Keduanya memiliki regulasi masing-masing dalam menentukan bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah Deskriptif analis dan deskriptif komparatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, ketentuan dan batasan biaya ganti rugi pada fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 dan KUHPerdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah biaya ganti rugi yang dibayarkan harus sesuai dengan kerugian yang diderita dan perbedaannya adalah pada KUHPerdata terdapat istilah ganti rugi yang sebelumnya diperkirakan dan juga tambahan bunga sebagai keuntungan yang sebelumnya telah diharapkan. Kedua, Fatwa DSN- MUI No.129 Tahun 2019 lebih baik ketentuan-ketentuannya karena lebih berfokus kepada penyelesaian masalah dengan cara yang baik dan berorientasi menuju kemaslahatan tanpa adanya unsur spekulasi atau pengambilan keuntungan kepada debitur yang wanprestasi
