Abstract:
Penelitian ini memiliki latar belakang tentang masih kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah karena menilai bahwa pembiayaan syariah masih mengandung unsur riba. Serta sulitnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya masyarakat yang memiliki usaha mikro untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Program pembiayaan usaha yang tersedia untuk masyarakat pun kebanyakan tidak dapat menjangkau usaha rakyat kecil (ultra mikro). Untuk itu pemerintah memberikan solusi dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program tersebut menjangkau pelaku usaha mikro yang belum atau sulit difasilitasi oleh perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program UMi juga tersedia dalam bentuk pembiayaan syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber Data yakni Sumber Data Primer berasal dari wawancara dengan Pimpinan KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat, dan Sumber Data Sekunder berasal dari kajian kepustakaan, literatur ilmiah, dan dokumentasi.
Perumusan masalah (1) Bagaimana SOP akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat? (2) Bagaimana kesesuaian SOP akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat dengan Fatwa DSN-MUI?
Hasil penelitian (1) Pembiayaan Ultra Mikro Syariah di KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat mengacu pada ketentuan dan mekanisme produk MMU dan MMG. Akad yang digunakan adalah Akad Murabahah bil Wakalah sebagai salah satu alternatif dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro melalui beberapa tahapan yaitu: Uji Kelayakan – Akad Pemesanan Barang – Pencairan Dana dan Akad Wakalah – Akad Murabahah – Angusran – Pelunasan (2) Dari poin-poin penyesuaian dengan Fatwa DSN MUI, SOP akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI
