Abstract:
Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Dimana orang yang kaya membutuhkan orang yang kurang mampu, begitupun sebaliknya. Sebagaimana pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha yang tepat adalah koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992. Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah pada implemetasi akad musyarakah di koperasi syariah khairu ummah menyesuaikan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Syirkah yaitu suatu bentuk perseroan dalam Islam yang operasionalnya melekat dengan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Penelitian ini perlu dilakukan melihat mayoritas masyarakat Leuwiliang adalah pembisnis. Serta peran koperasi khairu ummah setelah menerapkan pembiayaan musyarakah.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber-sumber yang didapatkan melalui, buku-buku, jurnal dan mendatangi objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang valid. Kemudian metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara mewawancarai ketua pengurus koperasi syariah khairu ummah, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa koperasi khairu ummah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad syirkah. Kemudian Peranan koperasi syariah setelah menerapkan pembiayaan musyarakah kurang efektif karena pembiyaan musyarakah lebih kompleks.
