Abstract:
Hukuman Qiṡaṡ merupakan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana kepada korban yang dikaitkan dengan ayat-ayat Qiṡaṡ yang terdapat dalam Al-Qur’an. Penulis melakukan analisa pada QS. Al-Baqarah [2]: 178-179,194 dan Al-Maidah [5]: 45 dengan dilatarbelakangi menggunakan corak adabi ijtima'i (sastra sosial-sosial) dalam hubungannya dengan metode Lughawi (linguistik) saat membaca ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam penafsiran ini, corak adabi ijtima'i digunakan untuk menyoroti persoalan-persoalan kemasyarakatan yang disertai dengan ilustrasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menafsirkan Surat Al-Fatihah, Asy-Sya’rawi memberikan kesimpulan bahwa permohonannya akan ditolak apabila ia tidak membaca Surat al-Fatihah.
Dalam skripsi ini, penulis mengggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (Library research). Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer langsung dari Al-Qur’an dan Kitab tafsir Asy-Sya’rawi dan data sekunder dari buku-buku terkait dengan Qiṡaṡ, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik Analisa data dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis penafsiran Asy-Sya’rawi terkait hukuman Qiṡaṡ, dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah maqashid asy-Syari’ah.
Hasil dari Analisa penulis berdasarkan tafsir Asy-Sya’rawi terkait hukuman Qiṡaṡ dalam kitabnya adalah hukuman Qiṡaṡ merupakan suatu kemaslahatan bagi keluarga korban untuk menuntut kepada pelaku kriminal sesuai perbuatannya. Namun, apabila keluarga korban memaafkan pelaku kriminal tersebut, maka hukuman Qiṡaṡ diganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi yang harus dibayar secara baik-baik kepada keluarga korban dengan angka sesuai permintaan keluarga korban tersebut. Hukuman Qiṡaṡ pada zaman sekarang hanya digunakan oleh warga Aceh dan daerah Arab., sedangkan warga Indonesia mengatakan bahwa Qiṡaṡ adalah hukuman mati dan tidak diberikan kepada pelaku kriminal yang hanya dihukum penjara sesuai undang-undang dasar 1945
