Abstract:
Indonesia merupakan Negara kepulauan, penduduk yang jumlahnya terbilang banyak tentu membuat pemerintah mengemban tugas yang begitu besar, salah satunya dalam bidang kesehatan. Hingga diresmikanlah INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk mengoptimalkan program kesehatan, meningkatkan pelayanan, menghindari defisit bagi BPJS Kesehatan, dan untuk keberlangsungan program JKN itu sendiri. Dalam pelaksanaan isi dari INPRES tersebut Polri menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pembuatan SIM. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan INPRES No.1 Tahun 2022 dan bagaimana analisis BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pembuatan SIM dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Sumber data dari penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung. Kemudian, langkah-langkah pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, display data, dan conclusion.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 pada bulan Januari lalu, telah banyak perangkat pemerintahan yang sudah menjalankannya. Seperti dijadikannya BPJS sebagai salah satu syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, jual-beli tanah, haji, dan umroh.Kedua, jika dilihat menurut maqāṣid al-syarī‘ah pemberlakuan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai, karena tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan.
