Abstract:
Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen, padahal dalam Islam hubungan konsumen dengan produsen itu hams transparan, yaitu di dalam transaksi tidak boleh adanya tadlis, gharar riba dan zulm. Terutama masalah kehalalan suatu produk yang dipasarkan. Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahsesuai dengan - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menganalisis tentang peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah library research (Kepustakaan), yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku ilmiah, majalah, koran, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam peraturan perundang-undanganya, yaitu Indonesia belum ada peraturan atau undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan produk halal. Sehingga, selain diperlukan undang-undang tentang tanggung jawab produk juga diperlukan undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. Selama ini pengaturan produk halal memang sudah ada dibeberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Tapi kesemuanya belum memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Juga belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan produk halal yang dapat menimbulkan efek jera. padahal produk halal adalah hal yang sangat urgen bagi umat muslim apalagi mayoritas di negara kita adalah orang muslim.
