Abstract:
Mengingat semak.in dibutuhkannya perusahaan asuransi yang transparan dan memiliki keberpihakan yang tinggi kepada nasabahnya, maka diharapkan dengan hadimya asuransi syariah yang mengusung konsep ta'awun dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula menjadi jawaban bagi para nasabah yang ingin berasuransi secara aman dan sesuai dengan syariah. Surplus underwriting dana tabarru' merupakan salah satu sumber keuntungan industri asuransi yang berasal dari surplus premi yang terkumpul dikurangi biaya klaim, pengeluaran manajemen dan biaya akuisisi. Jika dalam perusahaan asuransi konvensional, alokasi surplus underwriting seluruhnya ak.an dimasukkan kedalam rekening perusahaan, lain halnya pada perusahaan asuransi syariah, yang mengalokasikan surplus unde-rwriting dengan membagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah. Tentunya pembagian surplus tersebut haruslah dilaksanakan secara adil -tanpa adanya salab satu pibak yang terdzhalimi-, dan kesesuaiaannya antara aplikasi operasionalnya pada asuransi syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI tentang industri asuransi syariah di Indonesia.
Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Data yang penulis gunakan meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kabag Administrasi dan Lapangan dan did�ng data sekunder yang berasal dari data dokumentasi dari pihak AJB Bumipiutera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripisi ini adalah menggunak.an pendekatan kualitatif,yang mana dari semua sumber data yang terkumpul akan diolah dan dinalisa untuk kemudian dikemukak.an penafsirannya.
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa surplus underwriting pada AJB Bumiputera 1912 Syariah hanya diberlakukan pada produk asuransi kumpulan. Surplus underwriting dapat dibagikan melalui rumus perhitungan MPS= FKT x (70'-% Premi diterima - Klaim yang dibayarkan) yang telah disepakati antara nasabah dan AJB Bumiputera Syariah ketika permohonan asuransi diterima. Rumus tersebut didasarkan pada Standart Operasional Pernsa.haan (SOP), namun meskipun terdapat standart khnsus yang telah ditentukan oleh perusahaan, AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak meninggalkan acuan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Inddonesia (DSN-MUI) tentang sistem dan kinerja asuransi syariah.
