Abstract:
Umat Islam di Indonesia merupakan komunitas Islam yang terbesar di dunia. Tak heran banyak umat Islam yang ingin berhaji, karena banyaknya peminat, sedangkan kuota dari Arab hanya sedikit, maka muncullah istilah daftar tunggu yang berbeda-beda di tiap kota, dan permasalahan klasik, pergi ke tanah suci memerlukan uang untuk ongkos membeli tiket pesawat, jaminan asuransi, penginapan, dan lain-lain. Untuk menjawab kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk pembiayaan pengurusan haji, tetapi di masyarakat berkembang istilah "dana talangan haji". Diantara Bank Syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan pengurusan haji ialah Bank BNI Syariah dengan nama produknya yaitu "Haji iB Hasanah". Pembiayaan pengurusan haji adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membantu mendapatkan seat porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran untuk mendapatkan seat porsi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, bank syariah berhak mendapat imbalan jasa (ujrah) atas akad ijarah tapi besarnya tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah, karena talangan yang diberikan bank itu menggunakan prinsip qardh. Kewajiban nasabah dalam akad qardh hanya sebatas mengembalikan jumlah pokok, jadi tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan. Dalam penulisan karya ilmiyah ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif dan yurudis empiris. Sehingga dalam pembahasan penelitian ini secara keseluruhan, menghimpun data-data yang terkait tentang pembiayaan pengurusan haji yang di deskripsikan dan di analisis. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa, akad utama yang digunakan pada pembiayaan pengurusan haji adalah akad ijarah dengan objek akadnya yaitu jasa pengurusan untuk memperoleh seat porsi haji. Dan apabila nasabah belum mempunyai dana yang cukup untuk: melunasi BPIH, maka pihak bank memberi pinjaman berupa talangan dengan akad qardh. Atas jasa pengurusan tersebut pihak berhak memperoleh ujrah. Namun, pada aplikasi dalam perbankan banyak yang beranggapan bahwa ujrah sebagai ganti atas jasa bank dalam memberikan pinjaman untuk melunasi BPIH.
