Abstract:
Masih adanya perbedaan dalam hat pembagian harta bersama terkait dengan pasangan yang memutuskan untuk bercerai memunculkan masalah di kabngan masyarakat muslim. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi dari ketentuan syariat Islam yang tertuang dalam fiq h maupun yang ada dalam KHI belum sepenuhnya diterapkan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi penerapan harta bersama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjadikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS sebagai bahan untuk dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang sudah penulis cantumkan sebelumnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penu!:s lakukan, kesimpulan dari skripsi ini adaiah bahwa Implementasi harta bersama di Indonesia masih campur aduk antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui jalur musyawarah. Putusan ini lebih mengarah kepada hukum adat, di mana jalur damai lebih dipilih dibandingkan dengan menganut hukum positif maupun hukum Islam. Karena berdasarkan putusan tersebut, pihak suarr,; memperoleh 65% dan pihak istri memperoleh 35%. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah 50-50. Demikian juga dengan hukum Islam.
