Abstract:
Seorang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan mi. Langkah yang terbaik dalam rnenanggulangi resiko adalah dengan sebuah perjanjian asuransi jiwa. Perjanjian yang terjadi di dalam asuransi tertulis dalam suatu polis. Polis adalah salah satu dari bentuk perjanjian balm, yang penyusunannya dilakukan oleh pihak penanggung atau pihak asuransi yang mempunyai posisi ekonomi lebih kuat daripada tertanggung. Namun dalam kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi jiwa, tirnbul suatu masalah dirnana pihak tertanggung dalam rnemenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung, sebagaimana terrnaktub dalam isi polis asuransi yang pada akhimya akan mengakibatkan penunggakan atau pembayaran prerni tertunda atau bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya rnernbayar. Dengan dernikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah rnereka sepakati bersarna. Hal tersebut juga terjadi di AJB Burniputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Data yang digunakan oleh penulis rneliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Syariah AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. Dan didukung data sekunder yang penulis dapatkan dari data dokumentasi dari pihak AJB Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalarn penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dari sernua sumber data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa untuk kemudian dijelaskan penafsirannya.
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 Syariah rnempunyai mekanisme dalam menangani tertanggung yang melakukan tindakan wanprestasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam rnelakukan wanprestasi tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip syariah. AJB Bumiputera 1912 Syariah tetap tidak meninggalkan prinsip Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), walaupun AJB Bumiputera 1912 Syariah sudah mempunyai acuan khusus Standart Operasional Perusahan (SOP).
