Abstract:
Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat ditafsirkan sebagai kemajuan alitatif Pengelola Zakat.UU yang sarat dengan prinsip rofesionalisme manajemen ini, di samping memberikan kekuatan terhadap pranata keagamaan (zakat), sekaligus merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam penyempumakan sistem pengelolaan zakat. Salah satu wujudnya yaitu dengan lahimya Peraturan Daerah (PERDA) Subang Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah, Sementara pada umumnya masyarakat masih belum mengerti bagaimana cara penyalurannya dan belum percaya kepada badan amil zakat, pengurus zakat masih dominan mengurusi zakat fitrah dan infaq saja, serta pendistribusian dan pendayagunaan lebih besar pada kegiatan konsumtif belum menyentuh pada kegiatan yang produktif ada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Subang, Jawa Barat. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh oleh orang yang berkompeten yaitu kepala BAZDA, dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah lebih efektif setelah lahirnya PERDA No 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ni dapat dibuktikan dari hasil yang menunjukan bahwa PERDA zakat telah menjadi payung hukum bagi BAZDA serta untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya program 31S SURGA (Bulan lnfaq Shadaqah Seluruh Warga), dimana program ini tertuju untuk seluruh warga Subang, Program GADIS SUBANG (Gerakan amal dan infaq dan shadaqah Siswa Untuk Bangsa)
