Abstract:
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan konstruksi pemberitaan konflik kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang edisi Agustus-September 2021, di media online Tempo dan Republika. Pada tanggal 14 Agustus 2021 Pemerintah Sintang menutup kegiatan operasional Masjid Miftahul Huda, kemudian pada 3 September 2021 peristiwa perusakan masjid terjadi. Perusakan dilakukan oleh 200 orang massa yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sintang. Dalam peristiwa tersebut, beberapa kelompok menyatakan adanya peran pemerintah wilayah yang membuat eskalasi konflik meningkat. Beberapa lain melihat pemerintah hanya abai, tugasnya sebagai kepala daerah sudah tepat dalam menjalani amanat konstitusi. Maka darinya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bingkai yang digunakan Tempo dan Republika ketika meliput kompleksitas pada konflik Ahmadiyah di Sintang.
Terdapat dua rumusan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian. Pertama, bagaimana konflik kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang melalui analisis Framing model Robert N Entman pada media online Tempo dan Republika? Kedua, bagaimana perbandingan konstruksi pemberitaan konflik kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang dalam media online Tempo dan Republika? Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasar pada paradigma konstruktivistik. Penelitian ini berangkat pada teori konstruksi sosial media massa milik Burhan Bungin, tentang realitas yang dikonstruksi dapat membentuk opini massa. Kemudian teori agenda setting milik Maxwell C. McCombs, tentang pengaruh media dalam menciptakan kesadaran masyarakat dan membuat isu terlihat penting.
Hasil penelitian ini menunjukan adanya konstruksi berbeda dari Tempo dan Republika. Tempo cenderung menarik masalah pada sisi humanisme. Pemerintah wilayah dinilai sebagai pihak di balik terjadinya konflik Ahmadiyah di Sintang, karena telah mengambil hak konstitusional Ahmadiyah. Sedangkan Republika cenderung mengutamakan kepentingan umat Islam. Republika selalu menarik kasus pada penyelesaian damai, lebih menyoroti sikap Pemerintah Sintang untuk menindaklanjuti kasus perusakan masjid. Pemerintah Sintang dibingkai sebagai pihak yang kurang maksimal mencegah konflik, tindakannya bukan sebagai pemicu konflik.
