Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan dana KUR serta mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Murābaḥah pada pembiayaan dana KUR dan Permasalahan hukum tentang pelaksanaannya pada Bank BRI Syariah KCP Parung-Bogor.
Dalam penelitian ini penulis menggunkaan metode penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada kajian lapangan (Field Research), data –data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber primer berupa wawancara atau interview dengan para responden dan bahan skunder. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis – empiris.
Hasil penelitian ini sebagai berikut, Pertama: Terdapat lima tahapan prosedur pembiayaan dana KUR BRI Syariah KCP Parung-Bogor. yaitu tahap permohonan pembiayaan yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan KUR kemudian analisis pembiayaan kemudian tahap pemberian putusan pembiayaan yaitu pemberian putusan mengenai persetujuan pencairan pembiayaan oleh Unit Head (UH), setelah disetujui dilanjutkan dengan akad dan penandatanganannya dan dilanjutkan tahap pencairan/akad pembiayaan. Kedua: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah di BRI Syariah KCP Parung Bogor telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketiga: Kemudian dalam peroblematikan pada pembiayaan KUR, Bank Syariah menghadapi kendala dalam pelunasan pembayaran pembiayaan dana KUR dengan mengunakan akad murābahah hal ini dikarenakan masih adanya nasabah yang meninggalkan kewajiban tersebut dalam menyelesaikan kontrak akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadif Ali Asyari dan Lukman Harsono.
Hasil penelitian ini dapat membuktika bahwa perbankan yang berbasis syariah telah mampu melaksanakan dan mewujudkan eksistensinya sebagai lembaga keuagan syariah (LKS) yang berpengang teguh terhadap hukum syariat Islam terkhusus dalam praktek muamalah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui lembaganya yaitu Dewan Syariah Nasional.
