Abstract:
Latar belakang penelitian ini adalah bahwa akad kafālah dan ḥawālah dalam pandangan ulama klasik sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab fikih merupakan akad tabarruʻ yang bersifat sosial. Namun, dalam beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad kafālah dan ḥawālah mengalami transformasi menjadi akad muʻāwaḍah yang bersifat bisnis, dengan adanya pemberlakuan ujrah. Transformasi akad tabarruʻ menjadi muʻāwaḍah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama, baik yang melarang maupun membolehkan. Kebolehan pemberlakuan ujrah dalam akad kafālah dan ḥawālah dapat ditinjau dari perspektif maṣlaḥah, sehingga kontroversi tersebut dapat terselesaikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk transformasi akad kafālah dan ḥawālah menjadi akad kafālah bi al-ujrah dan ḥawālah bi al-ujrah dalam fatwa DSN-MUI, metode ijtihad, pendekatan, dan manhaj fatwa, dan substansi maṣlaḥah fatwa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif, berupa studi teks/dokumen, dengan pendekatan analisis konten dan konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk transformasi akad kafālah dan ḥawālah dalam fatwa DSN-MUI adalah akad ijārah atau wakālah. Hal ini berdasarkan pada sudut pandang maqāṣid as-syarīʻah, yang salah satu parameternya adalah prinsip substansialitas hukum, di mana hukum syariat dinilai berdasarkan makna dan sifat/karakternya, bukan berdasarkan nama dan bentuk formalnya. Prinsip ini juga diakui dalam kaidah fikih muamalah: al-ʻibrah fī al-ʻuqūd li al-maqāṣid wa al-maʻānī lā bi al-alfāẓ wa al-mabānī. Kedua, metode ijtihad yang digunakan DSN-MUI terkait akad kafālah bi al-ujrah dan ḥawālah bi al-ujrah adalah ijtihad intiqā’ī, dengan cara melakukan seleksi terhadap pandangan ulama yang terbaik dan mengandung maṣlaḥah. Pendekatan yang digunakan DSN-MUI adalah pendekatan naṣṣ qaṭʻī, pendekatan qawlī, dan pendekatan manhajī. Sedangkan manhaj fatwa DSN-MUI adalah taysīr al-manhajī dan iʻādah an-naẓar. Ketiga, substansi maṣlaḥah fatwa DSN-MUI terkait akad kafālah bi al-ujrah dan ḥawālah bi al-ujrah dapat dilihat dari aspek kepentingan bersama, fleksibilitas, dan efektivitas hukum.
