Abstract:
Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ulil amri dalam perspektif Al-Qur’an, khususnya Surah An-Nisa’ ayat 59, serta relevansinya dengan kewenangan pemerintah Indonesia dalam penetapan awal bulan kamariah melalui Sidang Isbat, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Fokus penelitian diarahkan pada otoritas keagamaan ulil amri dan kepatuhan umat terhadap keputusan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan persatuan umat.
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas konsep ulil amri secara umum dalam perspektif politik Islam atau fikih siyasah. Penelitian ini secara khusus mengkaji konsep ulil amri berdasarkan Surah An-Nisa’ ayat 59 dan menghubungkannya dengan praktik Sidang Isbat di Indonesia, khususnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan maṣlaḥah ‘āmmah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (mawdū‘ī). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, hadis, literatur keislaman, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ulil amri dan relevansinya dengan Sidang Isbat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ulil amri dalam Surah An-Nisa’ ayat 59 memiliki relevansi dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kemaslahatan umum, termasuk penetapan awal bulan kamariah melalui Sidang Isbat. Kepatuhan terhadap keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga maṣlaḥah ‘āmmah, ketertiban, dan persatuan umat, selama keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
