Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pelanggaran dalam
praktik pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh beberapa Lembaga
Keuangan Syariah (LKS), khususnya terkait penyaluran dana yang tidak sesuai
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Salah satu
bentuk penyimpangan yang ditemukan adalah pemberian dana secara langsung
kepada nasabah untuk membayar kebutuhan jasa, seperti pendidikan atau
kesehatan. Padahal, dalam fatwa tersebut secara tegas diatur bahwa LKS wajib
menyalurkan dana langsung kepada penyedia jasa, bukan kepada nasabah.
Praktik ini menimbulkan pergeseran substansi akad ijārah menjadi akad qarḍ
(pinjaman), yang secara prinsipil memiliki perbedaan mendasar baik dari segi
hukum maupun struktur syariah. Pergeseran tersebut tidak hanya
menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip akad yang sahih, tetapi juga
berpotensi mengaburkan batas antara praktik keuangan syariah dengan praktik
konvensional berbasis pinjaman.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
normatif empiris melalui studi kasus di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan
Pamulang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan
anggota BMT serta observasi langsung terhadap prosedur pengajuan hingga
pelunasan pembiayaan, sedangkan data sekunder dihimpun dari dokumen
kelembagaan, Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa, serta literatur terkait hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian praktik pembiayaan pendidikan di BMT Al-Fath IKMI
melalui akad ijārah multijasa pertama, dilaksanakan secara tertib, transparan,
dan sesuai syariah dengan SOP yang jelas, simulasi angsuran, serta penetapan
ujrah yang proporsional. Skema ini efektif menjawab kebutuhan biaya
pendidikan, menjaga kepatuhan syariah, dan meningkatkan kualitas layanan.
Kedua Penerapannya juga selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.44/2004,
ditandai dengan manfaat jasa yang halal, akad tertulis, ujrah yang ditentukan
sejak awal, mekanisme keputusan kolektif, serta pembayaran langsung kepada
penyedia jasa sehingga terjamin akuntabilitas dan terhindar dari gharar.
