Abstract:
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang dalam beberapa
tahun terakhir menunjukkan peningkatan ternyata tak luput dari risiko
pembiayaan bermasalah. Perusahaan modal ventura berperan penting dalam
mendanai dan mendampingi perusahaan rintisan syariah, salah satunya
melalui pembiayaan pola executing. Masalah yang sering muncul adalah
penyalahgunaan angsuran pembiayaan yang dapat menyebabkan gagal bayar
dan wanprestasi, salah satunya dalam sengketa putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui
pertimbangan
hakim
dalam
Putusan
Nomor
4110/Pdt.G/2024/PA.JS terkait denda keterlambatan (ta’zīr) pada sengketa
pembiayaan muḍārabah dan wal murābaḥah, serta menganalisis putusan
tersebut dari perspektif KHES dan Fatwa DSN-MUI.
Metode yang digunakan ialah kualitatif berupa studi kasus dengan
pendekatan normatif-empiris. Data primer berupa salinan Putusan dan
wawancara dengan hakim serta DSN-MUI, sedangkan data sekunder diambil
dari penelusuran literatur. Penelitian ini berfokus pada ta`zīr dalam sengketa
akad muḍārabah wal murābaḥah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS, berbeda dengan penelitian Anisah
Norlaila Hayati yang menganalisis penerapan ta‘zīr dalam pembiayaan rumah
melalui akad musyārakah mutanāqishah di Bank Syariah Mandiri Pusat,
Jakarta.
Peneitian ini mengungkapkan dua kesimpulan: pertama, rtama, Majelis
Hakim menerima gugatan penggugat mengenai sanksi denda keterlambatan
karena tergugat dianggap melakukan wanprestasi setelah jatuh tempo
pembayaran, didukung oleh pengakuan tergugat dan tanpa bukti force majeur.
Majelis Hakim tidak merujuk secara eksplisit pada KHES dan Fatwa DSN
MUI dalam putusan perkara ini, tetapi tetap menggunakannya sebagai
pertimbangan. Kedua, sanksi denda keterlambatan (ta’zīr) yang dijatuhkan
dalam putusan Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.JS telah sesuai dengan ketentuan
KHES dan Fatwa DSN-MUI.
