Abstract:
Pembiayaan rumah dengan akad Musyārakah Mutanāqiṣah di Bank
Syariah Indonesia memiliki mekanisme yang kompleks karena melibatkan
kepemilikan bersama, pembayaran ujrah, serta pengurangan ḥiṣṣah bank
melalui jual beli porsi kepemilikan kepada nasabah secara bertahap.
Penerbitan
Fatwa
DSN-MUI Nomor 159/DSN-MUI/VII/2024
memperkuat ketentuan mengenai kejelasan objek, ukuran dan nilai ḥiṣṣah,
penentuan harga, kerelaan para pihak, izin mitra, serta larangan
menimbulkan kerugian. Namun, pencantuman fatwa dalam ketentuan
internal belum cukup membuktikan bahwa seluruh ketentuannya telah
diterapkan secara menyeluruh dalam dokumen akad, prosedur operasional,
dan pelaksanaan transaksi.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana praktik
pengurangan ḥiṣṣah bank secara bertahap melalui jual beli porsi
kepemilikan kepada nasabah dalam produk pembiayaan rumah berakad
Musyārakah Mutanāqiṣah di BSI dan untuk mengetahui bagaimana
kesesuaian praktik pengurangan ḥiṣṣah bank secara bertahap melalui jual
beli porsi kepemilikan kepada nasabah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor
159 Tahun 2024.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
menggunakan wawancara terfokus dengan pendekatan yuridis empiris.
Data primer diperoleh melalui wawancara terfokus (focused interview)
dengan pihak-pihak terkait di Bank Syariah Indonesia (BSI), sedangkan
data sekunder diperoleh dari mengumpulkan data melalui fatwa, regulasi,
dan literatur relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan
analisis kesesuaian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengurangan ḥiṣṣah
bank dalam pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah di BSI dilakukan
melalui pembayaran pokok yang secara bertahap mengalihkan porsi
kepemilikan bank kepada nasabah, sedangkan ujrah dibayarkan atas
pemanfaatan porsi aset milik bank. Kedua, praktik tersebut secara umum
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 159 Tahun 2024, meskipun
beberapa ketentuan belum dapat dibuktikan sepenuhnya karena
keterbatasan dokumen pendukung
