Abstract:
Meningkatnya jumlah pengaduan konsumen jasa keuangan di Indonesia,
dari 926 laporan pada tahun 2023 menjadi 1.733 laporan pada tahun 2024
dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 424 miliar, hal ini memperlihatkan
bahwa perlindungan hukum bagi nasabah, termasuk di sektor asuransi jiwa
syariah, belum berjalan secara konsisten. Persoalan ini tergambar jelas dalam
sengketa klaim antara ahli waris pemegang polis dan Prudential Syariah yang
diperiksa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor
508/Pdt.G/2025/PA.JS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, serta menelaah
kesesuaian pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.JS dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan
POJK Nomor 36 Tahun 2024.
Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif berupa studi
kasus, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Data yang
dihimpun berasal dari dua sumber. Data primer yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pihak
Prudential Syariah, dan data sekunder yang mencakup dokumen gugatan,
ketentuan polis, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah
dan perlindungan konsumen.
Hasil kajian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, Majelis Hakim
memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan korektif untuk menyeimbangkan
pelanggaran yang dilakukan kedua pihak, yakni pelanggaran nasabah terhadap
asas itikad baik (utmost good faith) serta wanprestasi Tergugat yang menahan
klaim lebih dari dua tahun dan membebankan syarat dokumen di luar polis,
sehingga hakim menetapkan santunan tengah senilai Rp 80.000.000. Kedua,
berdasarkan fakta yang termuat dalam putusan, penyelesaian sengketa ini secara
umum belum sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 36
Tahun 2024, sebab pada tahap pra-litigasi kedua pihak sama-sama melanggar
kewajiban masing-masing, ketidaksesuaian ini baru berubah menjadi kepatuhan
ketika perusahaan merealisasikan pembayaran klaim dalam batas waktu 30 hari
sebagaimana disyaratkan regulasi.
