PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Abstract

Pinjaman online dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut disebabkan karena kemudahan dan kecepatan dalam prosesnya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal, sehingga keberadaanya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman, dikarena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar. Dalam hukum Islam pinjam-meminjam merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan, namun di sisi lain mengharamkan riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online ilegal dan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif berupa studi dokumen, dengan pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi pustaka, sumber data yaitu bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan data sekunder berupa buku-buku, artikel, internet atau situs web resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal secara hukum sampai saat ini belum ada ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjol ilegal dan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum islam adalah status hukumnya tidak sah atau haram hukumnya. Secara hukum positif dalam hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan dalam hukum Islam pinjaman online ilegal hukumnya haram. Dikarenakan dalam kegiatan transaksinya terdapat unsur penetapan suku bunga yang besar, sehingga bunga tersebut di kategorikan sebagai riba yang hukumnya haram dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syariah.