Akta Kontrak Murabahah Perspektif Fiqih dan Undang­Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang BSD)

Abstract

Penulis mengambil judul ini, dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalan1 kontrak tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak, maka dibutuhkan payung hukum melalui penetapan sistem perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma­norma dalam hukum positif dan menganalisis semua peraturan tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah case approach (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa, akta kontrak Murabahah yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah kontrak balm yang isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank tanpa melibatkan nasabah. Nasabah hanya dapat memilih, menyepakati, yang berarti akan tunduk terhadap seluruh kewajiban dan persyaratan dalam kontrak tersebut tanpa reserve dan tawar­menawar atau tidak menyepakatinya sehingga berlakulah asas yang bahasa Inggrisnya dikenal dengan ungkapan "take it or leave it". Dan setelah diteliti, temyata ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan Fiqih dan Undang­Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban konsumen (pasal 4 dan 5 UUPK), hak dan kewajiban pelaku usaha (pasal 6 dan 7 UUPK), serta ketentuan pencantuman klausula baku (pasal 18 UUPK).