Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Berdasarkan Proyeksi Pendapatan Bank Pada Pembiayaan Musyarakah Studi Analisis Di Bank Kalsel Syariah

Abstract

Pada dasarnya bagi hasil dalam akad musyârakah dilakukan berdasarkan realisasi pendapatan dengan persentasi nisbah yang disepakati. Dalam perhitungan bagi hasil, perbankan syariah menggunakan proyeksi pendapatan Bank, sebagai target pembayaran bagi hasil, sehingga pihak Bank sejatinya telah mengetahui nilai fix bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania Tsabita dkk mendeteksi bahwa, pihak Bank menerapkan bagi hasil dengan fixed amount dengan nilai yang didapatkan dari proyeksi pendapatan. Nilai tersebut dianggap sangat memberatkan Nasabah. Pada tesis ini akan dibahas bagi hasil berdasarkan proyeksi pendapatan Bank dalam perspektif hukum Islam serta kebijakan Bank terhadap Nasabah yang tidak dapat memenuhi proyeksi tersebut. Penelitian tesis ini mengambil sampel di Bank Kalsel Syariah, sebagai Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Tesis ini tergolong dalam katagori penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan dengan studi pustaka dan lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, (1) Bagi hasil dengan berdasarkan proyeksi pendapatan Bank di Bank Kalsel Syariah telah sesuai dengan hukum Islam (2) Penyitaan agunan dalam pembiayaan musyârakah di Bank Kalsel Syariah tidak dapat dilakukan apabila Nasabah mengalami kerugian yang murni tanpa ada unsur taʻaddî ataupun tafrîtth. Selain itu, pada penyelesaian tunai, penulis menyarankan bahwa, apabila wanprestasi Nasabah disebabkan murni oleh faktor bisnis, maka Bank juga wajib menanggung kerugian, dikarenakan bahwa Bank merupakan mitra musyârkah Nasabah.