Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN MUI/XII/2021 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi kasus pada Toko Fyla House Of Hijab di Shopee Barokah)

Abstract

Sistem Cash on Delivery (COD) seringkali memicu risiko pembatalan sepihak yang merugikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik dan status hukum pembatalan sepihak transaksi COD di Fyla House of Hijab pada platform Shopee Barokah, dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Masalah utama yang diangkat adalah tindakan konsumen yang membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah setelah barang dikirim. Berbeda dengan studi Arleani Firizki Rimanadi (2022) yang mengkaji konsumen Shopee secara umum , penelitian ini menawarkan kebaruan melalui studi kasus spesifik pada platform berprinsip syariah (Shopee Barokah) dengan analisis integratif berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder didapat dari penelusuran literatur seperti peraturan perundang-undangan (UU), dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama, praktik pembatalan meliputi penolakan di tempat, manipulasi retur, dan penyalahgunaan fitur "Bebas Pengembalian". Kedua, menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN MUI/XII/2021, pembatalan tanpa alasan cacat barang melanggar sifat akad yang mengikat (luzum) dan diharamkan karena ada unsur kecurangan (ghisysy). Ketiga, tidakan tersebut dikualifikasikan secara sah sebagai bentuk wanprestasi. Serta, fitur "Bebas Pengembalian" terbukti gagal mewujudkan Asas Keseimbangan UU No. 8 Tahun 1999 karena hanya melindungi konsumen dan mengabaikan kerugian materiil penjual.